Nama :
Debby Silvia Putri
NPM :
21216756
Kelas : 2EB19
1.
Perkembangan Ekonomi Koperasi
Indonesia
Sejak dimulai pada tahun 1896 di Jawa Tengah oleh R.
Aria Wiriatmadja, ekonomi koperasi di Indonesia
telah banyak mengalami perkembangan. Kali ini Indonesia sudah menjadi
negara yang merdeka, tidak lagi berada dibawah kekuasaan kolonial seperti pada awal koperasi berdiri.
Seiring dengan perkembangannya, koperasi telah memberikan kontribusi yang cukup
besar bagi perekonomian Indonesia.
Karena koperasi
bergerak dalam berbagai sektor, memberikan lapangan kerja yang tersebar,
berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui bisnis mikro, menciptakan pasar
dan lapangan kerja yang mendukung munculnya inovasi baru, serta memberikan
sumbangan bagi neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Maka,
peran ekonomi koperasi dalam UMKM sangat strategis.
Karena perkembangan
inilah, ekonomi koperasi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang
matang dan signifikan di masa depan. Untuk itu, diperlukan komitmen dari
pemerintah dalam membangun koperasi dengan tetap mempertahankan prinsip dan
jatidiri koperasi. Salah satu komitmen itu adalah dengan turut memberdayakan
koperasi, yaitu dengan memberikan pendidikan dan pemahaman tentang ekonomi
koperasi. Hal ini akan membuat koperasi yang tidak aktif dapat memperbaiki
sistem kerja dan organisasinya untuk dapat aktif, dan membuat operasi yang
sudah aktif semakin memperbaiki kualitas dirinya. Maka, koperasi akan dapat
bersaing di dunia internasional, terutama di bidang ekspor-impor dan negara
berkembang. Karena ekonomi koperasi menganut prinsip gotong-royong
yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Berikut adalah contoh
berita tentang perkembangan koperasi di Indonesia:
Kementerian Koperasi Bakal Kembangkan Model Desa Wisata
Desa Ngadas di
Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Istimewa)
Liputan6.com, Jakarta - Pariwisata merupakan industri yang menjadi salah satu mesin penggerak
ekonomi nasional. Hal itu terlihat dari sektor pariwisata selalu mengalami pertumbuhan dan mampu
mempertahankan pertumbuhannya tersebut setiap tahun.
Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata Oneng Setya Harini mengatakan, selama beberapa tahun terakhir , sektor pariwisata membuat kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu sektor ini mampu menjadi pencetak banyak lapangan kerja dan devisa bagi negara.
Dia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 10,41 juta kunjungan. Angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 10 juta kunjungan.
Sementara pada 2016, Kementerian Pariwisata menetapkan target kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai sebesar 272 juta wisatawan. Jumlah tersebut terbagi atas 12 juta wisatawan mancanegara dan 260 juta wisatawan nusantara.
Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata Oneng Setya Harini mengatakan, selama beberapa tahun terakhir , sektor pariwisata membuat kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu sektor ini mampu menjadi pencetak banyak lapangan kerja dan devisa bagi negara.
Dia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 10,41 juta kunjungan. Angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 10 juta kunjungan.
Sementara pada 2016, Kementerian Pariwisata menetapkan target kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai sebesar 272 juta wisatawan. Jumlah tersebut terbagi atas 12 juta wisatawan mancanegara dan 260 juta wisatawan nusantara.
"Dari
kunjungan wisatawan mancanegara tersebut, kami memproyeksikan Indonesia akan
menerima pendapatan devisa sebesar Rp 172 triliun. Kemudian, untuk wisatawan
nusantara ditargetkan jumlah pengeluaran mencapai Rp 223 triliun," ujarnya
di Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Untuk mengimbangi target tersebut, lanjut Oneng, setiap destinasi wisata harus bersolek dengan baik agar mampu bersaing dalam mendapatkan kue belanja wisata nasional. Daerah-daerah harus berlomba menawarkan keunggulan potensi wisatanya, mulai dari perhotelan, kapal wisata, agrowisata, wisata alam, kuliner dan sebagainya.
"Namun pengelolaan bisnis wisata ini didominasi swasta baik oleh modal asing maupun investor lokal yang kurang menyentuh kesejahteraan masyarakat sekitar. Sementara koperasi menjadi salah satu badan hukum Indonesia, namun masih minoritas dalam bisnis pariwisata," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan telah mendorong keterlibatan koperasi masuk mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata. Tujuannya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pariwisata berbasis komunitas sehingga menyejahterakan anggota koperasi dan masyarakat sekitar objek pariwisata.
"Kemenkop UKM menjadikan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata sebagai program unggulan. Kemenkop memberikan fasilitas dan bantuan yang bersifat stimulan sebagai modal koperasi," ungkapnya.
Wayan menyatakan, pihaknya juga secara serius mengembangkan model desa wisata yang dikelola oleh koperasi. Ada delapan desa wisata yang mendapat pembinaan Kemenkop UKM, yaitu Kabupaten Samosir, Sumatera Utara; Desa Sesaot dan Desa Banyumulek di NTB; Taman Laut 17 Pulau Kabupaten Ngada dan Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; Kampung Mempura, Riau; Danau Lut Tawar, Aceh Tengah; Candi Borobudur, Magelang.
"Koperasi yang di masing-masing daerah wisata bergerak menjalankan berbagai usaha, antara lain penataan homestay, kapal wisata, penataan UKM sekitar obyek wisata," tandas dia. (Dny/Gdn)
Untuk mengimbangi target tersebut, lanjut Oneng, setiap destinasi wisata harus bersolek dengan baik agar mampu bersaing dalam mendapatkan kue belanja wisata nasional. Daerah-daerah harus berlomba menawarkan keunggulan potensi wisatanya, mulai dari perhotelan, kapal wisata, agrowisata, wisata alam, kuliner dan sebagainya.
"Namun pengelolaan bisnis wisata ini didominasi swasta baik oleh modal asing maupun investor lokal yang kurang menyentuh kesejahteraan masyarakat sekitar. Sementara koperasi menjadi salah satu badan hukum Indonesia, namun masih minoritas dalam bisnis pariwisata," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan telah mendorong keterlibatan koperasi masuk mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata. Tujuannya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pariwisata berbasis komunitas sehingga menyejahterakan anggota koperasi dan masyarakat sekitar objek pariwisata.
"Kemenkop UKM menjadikan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata sebagai program unggulan. Kemenkop memberikan fasilitas dan bantuan yang bersifat stimulan sebagai modal koperasi," ungkapnya.
Wayan menyatakan, pihaknya juga secara serius mengembangkan model desa wisata yang dikelola oleh koperasi. Ada delapan desa wisata yang mendapat pembinaan Kemenkop UKM, yaitu Kabupaten Samosir, Sumatera Utara; Desa Sesaot dan Desa Banyumulek di NTB; Taman Laut 17 Pulau Kabupaten Ngada dan Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; Kampung Mempura, Riau; Danau Lut Tawar, Aceh Tengah; Candi Borobudur, Magelang.
"Koperasi yang di masing-masing daerah wisata bergerak menjalankan berbagai usaha, antara lain penataan homestay, kapal wisata, penataan UKM sekitar obyek wisata," tandas dia. (Dny/Gdn)
2.
Pola Ekonomi Koperasi
Menaker Minta Koperasi Pekerja Dikelola secara Profesional
ilustrasi-koperasi
Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri minta serikat pekerja di
Indonesia bisa membentuk badan usaha koperasi yang profesional dan inovatif. Hal ini agar
kesejahteraan pekerja tidak hanya bergantung dari apa yang didapatkan dari
perusahaan tempatnya bekerja.
Hanif
mengatakan, koperasi sebenarnya bisa menjadi badan yang efektif untuk
meningkatkan kesejahteraan pekerja di sebuah perusahaan.
Sebab,
dengan menjadi anggota, pekerja bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari sisa
hasil usaha (SHU), juga mendapatkan pinjaman modal jika ingin membuka usaha
sampingan.
"Kenapa
koperasi? Karena ini entitas bisnis yang berpihak pada rakyat. Saya berharap
teman-teman pekerja memilih kendaraan ekonomi seperti koperasi yang sifatnya
profesional dan inovatif. Jadi bisa bersaing," ujar dia di Jakarta, Kamis
(12/10/2017).
Menurut
Hanif, sebenarnya sebagian besar serikat pekerja di perusahaan telah memiliki
unit koperasisendiri. Namun, selama ini pengelolaan koperasi
tersebut masih sederhana dan belum profesional.
"Sebenarnya
sudah (koperasi serikat pekerja). Tapi kan perkembangannya macam macam. Enggak
mutu karena enggak ada biaya," kata dia.
Oleh
sebab itu, saat ini dirinya tengah mencari contoh koperasi pekerja yang bisa
dijadikan acuan dalam pengembangan badan usaha koperasi.
"Saya
lagi cari role model untuk koperasi karyawan yang bagus. Yang bagus
modelnya seperti apa. Pengalaman seperti apa, tantangan yang dihadapi seperti
apa. Apa yang harus dilakukan agar bisa tumbuh dan profesional," ungkap
dia.
Selain
itu, Hanif juga berharap perusahaan bisa memberikan dukungan penuh terhadap
koperasi-koperasi yang dibentuk oleh serikat pekerjanya. "Koperasi dan manajemen persuahaan tidak berhadap-hadapan
tetapi saling mendukung. Sehingga ruang koperasi untuk tumbuh di dalam
perusahaan ada," tandas dia.
SUMBER
:
